Page 65 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

ASAS STAKEHOLDER PENERAPAN HAMBATAN
Penyelenggara Putusan yang adil dan
Memberikan pelayanan, yang
sama bagi stakeholder Pemilu
Media Menyajikan pemberitaan yang Tuntutan income
seimbang bagi semua calon perusahaan
Pemilih Adil memilih calon tanpa
dipengaruhi oleh imbalan, atau
faktor kesamaan aliran.
Memilih yang dikenal
berkualitas

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa terwujudnya Pemilu luber dan jurdil
merupakan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan Pemilu memang
menjadi tanggung jawab penyelenggara, namun untuk mewujudkan Pemilu
berkualitas dibutuhkan tanggung jawab bersama.

Materi UU Pemilu yang mencakup tujuan Pemilu, hak dan kewajiban
komponen Pemilu (peserta, penyelenggara, pemilih, pemerintah dan
masyarakat) serta proses Pemilu wajib memenuhi aspek-aspek yang
terkadung dalam asas Pemilu. UU atau pengaturan Pemilu lainnya harus
memastikan apakah semua unsur masyarakat memiliki kemudahan akses
yang sama dan memungkinkan memilih secara langsung. Segala tindakan
yang berpotensi menghalangi masyarakat memilih secara langsung sedapat
mungkin diantisipasi oleh segala bentuk pengaturan Pemilu.

UU dan pengaturan Pemilu harus mengatur agar semua warga negara yang
memiliki hak pilih dapat dengan mudah terdata dalam daftar pemilih
kemudian pemilik hak pilih dapat dengan leluasa mencoblos di TPS. Tata
kelola pendataan pemilih perlu penguatan tanggung jawab antara
pemerintah, penyelenggara, peserta dan pemilih. Kelalaian dalam tanggung
jawab harus ditindaklanjuti dengan pemberlakuan sanksi. Untuk
mewujudkan asas Pemilu ini, harus juga dipastikan bahwa Pemilu dapat
dilakukan dalam waktu yang sama, serentak di seluruh tanah air.

Segala potensi yang bisa menghambat kebebasan dan kerahasiaan
masyarakat memilih harus dicegah melalui penyusunan UU ataupun
pengaturan Pemilu lainnya. Selama ini tindakan-tindakan yang
menyebabkan kebebasan dan kerahasiaan itu adalah pengaruh politik uang,

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 49