Page 70 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

menjabat sebagai pengurus, Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan
Pembina pada struktur organisasi kemasyarakatan. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk mencegah adanya intervensi pihak lain terhadap kerja-
kerja penyelenggara. Mengingat banyak pengurus organisasi itu memiliki
jabatan struktural di pemerintahan maupun sebagai pengurus Parpol.

Pasal 155 dan Pasal 159 UU Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan
Pemilu (lihat tabel 2.2.) memberi penguatan terhadap kerja-kerja
penyelenggara Pemilu agar lebih mandiri dan profesional. Selain KPU dan
Bawaslu sebagai penyelenggara, juga dibentuk DKPP dengan tugas
memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU
provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu
4
Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. DKPP berkewajiban
menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara
Pemilu.

Pemilu bukan hanya sekedar tuntutan konstitusi, tak sekedar kerja-kerja
teknis tetapi Pemilu juga mengandung tindakan moral penyelenggaranya.
Untuk menjaga integritas, kehormatan, kemadirian dan kredibilitas
penyelenggara Pemilu, DKPP menyusun Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kode Etik
Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi
yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa
kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak
5
patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara
Pemilu dengan kejujuran, kemandirian, adil dan akuntabel. Kejujuran
memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara
Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi,
kelompok atau golongan. Kemandirian bermakna bahwa dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak

4 Pasal 155/ Pasal 159 UU Pemilu.
5 Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu.
54 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU