Page 71 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas
perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

Prinsip adil bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan
kewajibannya. Sedangkan akuntabel bermakna bahwa dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
6
perundang-undangan.

Sejalan dengan itu KPU RI juga mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU
Kabupaten/Kota. Peraturan itu bertujuan mewujudkan tertib kelembagaan
dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai pedoman bagi penyelenggara
dalam setiap jenjang untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu bertindak
sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

Substansi utama dari peraturan itu memberikan penjabaran atas prinsip-
prinsip penyelenggara Pemilu yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian
hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional,
akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Dua hal yang diatur adalah
menyangkut pola kerja dan penegakan kode etik KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.

Peraturan ini menghendaki agar KPU dalam setiap jenjang memiliki
pengetahuan tentang tugas, fungsi dan kewenangannya, menempatkan diri
dalam pola organisasi baik relasi internal maupun eksternal serta moralitas
yang baik. Tentu sasaran yang diharapkan adalah kualitas kerja baik secara
organisasi maupun sumber daya manusia penyelenggara. Matutina
mengukur kualitas sumber daya manusia itu pada tiga aspek yakni
pengetahuan, keterampilan dan abilitas atau kemampuan (Matutina 2001).
Pengetahuan seseorang sangat penting untuk mendukung terciptanya
kualitas kerja oragnisasi yang berorientasi pada intelejensi dan daya fikir
serta penguasaan ilmu yang luas. Pengetahuan yang luas harus pula

6 Pasal 6 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu
BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 55