Page 68 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Jika peran ini sungguh-sungguh dilakukan maka Parpol telah menjadi bagian
terpenting bagi Pemilu luber dan jurdil.

Ketiga, asas Pemilu luber dan jurdil kesemuanya mengandung unsur
keterlibatan masyarakat. Masyarakat akan memilih secara langsung jika ia
mengetahui bahwa hakekat Pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan
rakyat. Sebagai pemilik suara, maka rakyatlah yang paling menentukan
siapa pilihannya dan tidak bisa diwakilkan pada siapapun. Kemudian dengan
hak itu maka dengan kesadaran ia akan mendaftarkan dirinya sebagai
pemilih. Hak politik seseorang harus disetarakan dengan kewajibannya
sebagai pemilih. Kewajibannya adalah merahasiakan kepada orang lain apa
yang menjadi pilihannya serta tidak memaksakan pilihannya itu untuk
pilihan orang lain. Siapapun bebas menentukan pilihannya. Sehingga tidak
boleh ada tindakan apapun yang menghalangi kebebasan untuk memilih
sesuai keyakinan politiknya. Faktor yang sering menyebabkan masyarakat
tidak adil dalam memilih karena lemahnya pengenalan pemilih terhadap
calon, faktor imbalan atau karena tekanan lainnya.

Untuk mendorong peran masyarakat bagi Pemilu luber dan jurdil, maka
proses pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikembangkan. Kualitas
pemilihan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi. Partisipasi masyarakat
dibentuk oleh sebuah kesadaran bersama dan kesadaran itu terbentuk oleh
karena pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang terbatas
mengakibatkan pula Pemilu tidak berlangsung luber dan jurdil. Dengan
demikian diperlukan pendidikan politik masyarakat secara sistematis dan
terarah. Pendidikan politik perlu dilakukan secara terlembaga dan
terkoordinasi antara pemerintah, Parpol, LSM, Ormas, penyelenggara
Pemilu atupun pihak kampus.

Keempat¸ Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat kemandirian baik secara struktural
kelembagaan maupun individu dari masing-masing penyelenggara
dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas atau dalam pengambilan
keputusan tertentu tidak bisa diintervensi juga tidak bisa tergantung pada
pihak lain dalam bertindak. Oleh karena itu penyelenggara Pemilu dipilih
dari unsur masyarakat yang bukan berasal dari perwakilan struktur

52 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU