Page 69 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

pemerintahan ataupun dari Parpol. Latar belakang penyelenggara seperti
ini tidak berlaku seperti di sejumlah negara lain.

Tabel 2.2. Dasar Hukum Penyelenggara Pemilu Jujur dan Adil

DASAR HUKUM URAIAN
Pasal 22 E ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
UUD 1945 yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,
Pasal 155 dan Pasal anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu
159 UU Pemilu
Kabupaten/Kota.
DKPP berkewajiban menegakkan kaidah atau norma etika yang
berlaku bagi Penyelenggara Pemilu
Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral,
etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara
Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan
yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
a) Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu
Pasal 1 Peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan
DKPP No. 2 Tahun pribadi, kelompok, atau golongan;
2017 tentang Kode b) Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan
Perilaku pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas
Penyelenggara perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
Pemilu c) Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan
kewajibannya;
d) Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bab VII Peraturan Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Anggota KPU, KPU
KPU No. 8 Tahun Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN
2019 Tentang Tata
Kerja KPU, KPU
Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota
Sumber : diolah Penulis

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Penyelenggara
melarang penyelenggara

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 53