Page 53 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Pemilu tidak hanya sekedar dilaksanakan secara periodik namun Pemilu
mengandung makna penting bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat.
Rakyat menjadi instrumen terpenting dalam proses Pemilu itu, sebab yang
menerima dampak secara langsung dari Pemilu itu adalah rakyat itu sendiri.
Rakyat tidak sekedar memiliki hak untuk memilih siapa saja yang
dikehendakinya namun dituntut pula sebuah kewajiban politik agar memilih
calon yang nilai cakap, berkualitas, berpengalaman sebagai representasi
politiknya. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi dan
menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan
jalan ikut serta dalam proses politik (Surbakti 2010)

Pemilu akan menentukan apakah sebuah negara berhasil mewujudkan cita-
cita demokrasi yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau
sebaliknya. Hasil atau dampak Pemilu akan sangat tergantung pada apakah
tata kelola Pemilu itu berproses dengan baik atau tidak. Pengalaman di
sejumlah negara menunjukkan bahwa ternyata Pemilu itu tidak
memberikan perubahan apapun. Pemilu hanyalah sekedar melegitimasi
kekuasaan lama atau sekedar melahirkan perubahan struktur kekuasaan.
Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan roh demokrasi
(Gaffar, 2012). Akibat dari itu negaranya tetap terlilit kemiskinan,
kebodohan dan ketertinggalan karena calon terpilih dalam pemilu ternyata
tidak cakap menjalankan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif. Ada negara
mengalami konflik berkepanjangan bahkan yang terparah ketika pasca
Pemilu negara itu bubar.

Dengan demikian tidak selamanya negara yang melaksanakan Pemilu dapat
disebut juga sebagai negara demokratis. Pemilu curang, penuh rekayasa,
intimidasi dan manipulasi tidak bisa disetarakan dengan nilai dan prinsip
demokrasi. Pemilu dan demokrasi dapat disetarakan apabila kebebasan
politik rakyat dipastikan terjamin serta kewajiban semua unsur untuk
melaksanakannya secara berintegritas. Itulah sebanya Pemilu di Indonesia
menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan
jurdil)

Penggunaan istilah luber dan jurdil sebagai asas Pemilu bukan hal yang baru
berlaku pada Pemilu saat ini. Dalam Pemilu tahun 1971, seperti yang
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 37