Page 48 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dan penyelenggara Pemilu. Terlebih ketika dikaitkan dengan isu hak-hak
politik pemilih, hak-hak politik tersebut meliputi hak-hak dasar seperti hak
untuk didaftar sebagai pemilih dan peserta pemilihan umum, hak
mendapatkan akses informasi terkait proses pemilihan umum, hak
mendapatkan kesempatan yang sama di semua tahapan pemilihan umum,
hak mendapatkan kebebasan dan rasa aman dan hak untuk mendapatkan
perlakuan hukum yang sama di semua tahapan pemilihan umum.

C. Inklusifitas (Inclusiveness)

Isu inclusiveness dalam Pemilu menjadi bagian tak terpisahkan untuk
menghasilkan Pemilu berintegritas. Dalam pengertian umum, inklusivitas
adalah prinsip untuk menyertakan pihak lain dalam suatu proses atau
bagian, dalam hal ini keikutsertaan dalam Pemilu di semua tahapan. Jika
disandingkan dengan Pemilu, maka Pemilu inklusif dapat dimaknai sebagai
Pemilu yang memberi kesempatan bagi pemilih yang telah memenuhi
syarat sesuai hukum yang berlaku, dijamin menggunakan hak-hak pilihnya
tanpa hambatan atas dasar agama, ras/etnik, gender, usia, kondisi fisik dan
wilayah.

Untuk mewujudkan Pemilu inklusif, dibutuhkan kerangka hukum Pemilu
yang non diskriminasi. Pemilu inklusif menjamin penggunaan hak pilih
dalam Pemilu yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan atau persamaan,
terbuka dan berkepastian hukum bagi siapa saja yang ambil bagian dalam
Pemilu. Urgensi Pemilu inklusif adalah untuk menjamin dan memastikan
bahwa pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama secara
hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk memastikan bahwa Pemilu
berlangsung secara inklusif, dibutuhkan kerangka hukum yang non
diskriminatif dan dijalankan oleh penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Pemilu inklusif juga harus menjamin adanya perlakuan yang adil terutama
dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Adanya pembelahan-
pembelahan masyarakat secara sosio kultural, secara politik hal ini
berpotensi dalam menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip Pemilu
inklusif. Begitu pula, adanya dinamika politik yang tinggi menjelang Pemilu
di beberapa tempat/wilayah, langsung atau tidak langsung, juga dapat
berpotensi mempengaruhi kemandirian penyelenggara Pemilu. Dinamika
politik yang berkembang, apapun bentuknya, tidak seharusnya

32 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU