Page 46 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

adalah aspek validitas data pemilih. Validitas data pemilih merujuk pada
pendataan pemilih secara akurat berdasarkan agregat data
kependudukan yang dimiliki penyelenggara Pemilu. Data pemilih yang
akurat mampu membedakan mana warga yang secara konstitusional
berhak memilih dan mana yang tidak berhak memilih. Dalam pendataan
dan pengakurasian data pemilih (pemutakhiran data pemilih) berlaku
prinsip integritas dimana petugas pendaftar harus melakukan pendataan
pemilih berdasar prinsip kesetaraan. Data yang digunakan
penyelenggara Pemilu untuk menentukan siapa warga negara yang
berhak memilih secara hukum dan mana warga negara yang tidak berhak
memilih.

Dalam kaitan dengan pendaftaran pemilih, diperlukan suatu penekanan
pentingnya penerapan prinsip-prinsip univeral terkait pendaftaran
pemilih. Prinsip-prinsip pendaftaran pemilih yang harus diwujudkan
penyelenggara Pemilu pada semua siklus Pemilu adalah mengutamakan
aspek kesetaraan, integritas, inklusif, menyeluruh (komprehensif),
akurat, dapat diakses semua pihak, transparan, akuntabilitas, kredibel,
memberi kemudahan informasi kepada masyarakat, dapat akses kepada
pemilih sebagai bagian dari umpan balik dan berkelanjutan. Model
pendaftaran pemilih di Indonesia yang bersifat pasif, membuat hak-hak
pemilih rentan untuk dilanggar atau mengalami praktik irregularity yang
pada hakekatnya adalah bentuk pelanggaran Pemilu. Misal,
ketidaktahuan pemilih terhadap hak-hak politiknya dapat menciptakan
sikap apatis dan menganggap hal biasa jika hak-haknya tidak dilayani
sebagai pemilih. Dalam hal ini, sudah menjadi tanggung jawab
penyelenggara Pemilu untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip
pendaftaran pemilih guna meminimalisir potensi malpraktik Pemilu.

▪ Peserta Pemilu. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, peserta Pemilu
adalah Partai Politik (Parpol) untuk Pemilu legislatif dan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan oleh Parpol atau gabungan
Parpol. Sebagai perwujudan Pemilu berintegritas peserta Pemilu berhak
mendapatkan perlakuan yang sama di semua tahapan atau siklus Pemilu
mulai dari proses pencalonan, kampanye, saat pencoblosan,
penghitungan dan rekapitulasi suara hingga terkait aspek penegakan
hukum pada saat terjadi sengketa hasil Pemilu. Adanya Pemilu
berintegritas juga memberi perlindungan hak-hak konstitusionalitas

30 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU