Page 51 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

berkeadilan bagi semua warga negara untuk mendapat perlakuan yang adil
dan sama dalam semua proses penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks Pemilu di Indonesia yang kian kompetitif dan transparan,
kebutuhan hadirnya Pemilu yang transparan dan berkeadilan menjadi isu
penting. Terkait inklusifitas Pemilu maka persoalan dasar yang mengemuka
adalah bagaimana inklusifitas melekat dan menjadi bagian yang satu
kesatuan dalam mekanisme hukum. Misalnya, hal yang teknis soal
kampanye Pemilu yang harus mengedepankan aspek persamaan bagi
semua peserta Pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara Pemilu harus berpijak
pada regulasi Pemilu terkait kampanye yang harus memperlakukan secara
sama dan adil setiap peserta Pemilu yang akan melakukan kampanye.
Apalagi dalam transformasi kampanye Pemilu yang mengarah pada
penggunaan media sosial, maka penyelenggara Pemilu harus
memperhatikan aspek dinamika kampanye yang serba instan dimana
penggunaan media sosial telah menghasilkan kampanye online yang masif
(Medvic, 2011; Panagopoulos, 2009). Artinya, setiap regulasi Pemilu yang
menjadi pijakan penyelenggara Pemilu harus mampu dioperasionalkan
secara konsisten untuk mewadahi setiap kesempatan agar peserta Pemilu
3
optimal memanfaatkan media kampanye yang dijamin oleh UU Pemilu.

Uraian diatas menegaskan bahwa konsep Pemilu berintegritas selalu
ditandai dengan pelaksanaan Pemilu bebas dan adil (free and fair). Global
Commision on Election, Democracy and Security (2012) mendefinisikan
Pemilu berintegritas sebagai Pemilu yang berdasarkan atas prinsip
demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang
dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak
memihak, dan transparan dalam persiapan, dan tantangan utama Pemilu
berintegritas pengelolaannya melalui siklus Pemilu. Indikator Pemilu
berintegritas menurut komisi ini adalah Pemilu itu harus didasarkan pada
prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan
politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Penyelenggaraanya harus
secara profesional, imparsial dan transparan. Serta etika harus jadi

3 Misal pasal 289 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa peserta pemilu dalam menggunakan me-
dia kampanye media massa cetak, media daring (online).
BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 35