Page 44 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

(accuracy) dan akuntabel (accountable). Semua parameter ini harus ada
dan merupakan keniscayaan bagi penyelenggara untuk menerapkan
Undang-Undang dan regulasi Pemilu secara konsisten dalam konteks
menuju Pemilu yang berintegritas.

Substansi parameter electoral integrity tersebut memiliki kesamaan
dengan rumusan ACE Project, dengan tambahan perbedaan pada aspek
akurat (accuracy). Akurat memiliki makna ketepatan dalam penyajian data
terkait Pemilu, seperti data pemilih terdaftar. Ketepatan data pemilih
menjadi legitimasi penyelenggara di mata publik karena semakin tepat atau
akurat data pemilih, semakin besar pemilih yang dicakup sebagai pemilih
sah (eligible).

Dalam isu akurasi adalah pemutakhiran data pemilih sementara (DPS)
menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan KPU. Mengingat model
pendaftaran pemilih di Indonesia bersifat pasif, maka dibutuhkan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh tenaga ad
hoc yang menjadi tumpuan kerja lapangan KPU. Adanya akurasi data
pemilih dapat mencegah potensi pemilih siluman (ghost voter) yang
memanfaatkan kelemahan administrasi dan kependudukan saat ini.
Demikian pula kegandaan identitas dan domisili pemilih dapat dikurangi.
Dalam konteks demikian, akurasi data pemilih adalah keniscayaan untuk
menghadirkan Pemilu berintegritas.

Dari beberapa rumusan terkait Pemilu berintegritas dan parameternya,
dapat ditarik suatu prinsip umum (general principles) bahwa electoral
integrity lebih menyangkut kebutuhan untuk menghadirkan penyelenggara
Pemilu yang memiliki komitmen dan konsistensi untuk menyelenggarakan
Pemilu yang berkualitas dan demokratis. Terlebih ketika Pemilu menjadi
arena konstitusional untuk pengisian jabatan-jabatan kekuasaan dalam
legislatif maupun pemeritahan, mutlak dibutuhkan penyelenggara Pemilu
yang antara kata dan tindakannya selaras dengan prinsip-prinsip Pemilu
berintegritas.

Dalam konteks Pemilu di Indonesia norma-norma Pemilu berintegritas
sebagaimana dibahas di atas sudah diimplementasikan dalam asas-asas
Pemilu Pasal 2 UU Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil. Hal ini berarti upaya untuk mewujudkan Pemilu berintegritas yang

28 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU