Page 42 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

 Perilaku Etik (Ethical Behaviour): menggambarkan seperangkat asas yang
menjadi pedoman perilaku atau tindakan yang harus ditunjukkan oleh
penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu serta pemantau Pemilu di
hadapan publik terkait dengan respon mereka terhadap norma-norma
yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu. Perilaku tersebut dapat
diukur dari konsistensi berbagai pihak di atas untuk mengakui,
menyepakati dan melaksanakan asas-asas kepatutan yang ditunjukkan
melalui perilaku penyelenggara untuk menghasilkan Pemilu yang
demokratis. Sebagai contoh, mengacu pada Peraturan Bersama KPU,
Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Penyelenggara Pemilu terikat
oleh asas-asas terutama terkait dengan kewajiban untuk bersikap netral
atau imparsial, jujur, adil, terbit, bertindak berdasarkan kepastian
hukum, keterbukaan, akuntabel, profesional, efisien, efektivitas dan
1
mendasarkan pada kepentingan umum. Asas-asas yang dimaksud juga
dapat dipelajari dari karya Wall (2016) terkait penyelenggara Pemilu.
Mencermati konteks etik perilaku baik yang dinyatakan dalam Peraturan
Bersama tersebut dan asas yang diajukan oleh International IDEA, pihak
yang menjadi objek etika perilaku tersebut adalah penyelenggara
Pemilu. Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab secara hukum,
administratif, operasional dan teknis seluruh tahapan Pemilu. Adanya
etika perilaku tersebut menjadi rambu-rambu normatif agar
penyelenggara tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada
malpraktik Pemilu, apapun bentuknya (administrasi, pidana dan
pelanggaran kode etik).

 Jujur (Fairness): mengandung makna sikap perilaku yang konsisten
terhadap norma-norma Pemilu, terutama bagi penyelenggara Pemilu
untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan norma-
norma Pemilu demokratis yaitu transparan, kesetaraan/persamaan,
keadilan, akuntabel dan kepastian hukum. Dengan demikian fairness,
lebih merupakan ekspresi konsistensi penyelenggara Pemilu untuk
mengedepankan Pemilu yang adil dan memberi ruang bagi stake holder
Pemilu yaitu peserta Pemilu serta pemilih untuk mendapat tempat dan
perlakuan yang sama. Lingkup fairness meliputi dua aspek yaitu
implementasi norma-norma Pemilu (Undang-Undang, Peraturan-
Peraturan yang dibuat penyelenggara (KPU dan Bawaslu) secara adil bagi

1
Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No 13 Tahun 2012.
26 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU