Page 37 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

membicarakan bagaimana bentuk dan variasi sistem Pemilu yang
berkembang di Indonesia dan berbagai dinamika regulasi Pemilu yang
dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu.

Bab keempat menjelaskan tentang apa, bagaimana, kewenangan, dan
bentuk kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia. Oleh karena
Indonesia memiliki kekhasan dalam kelembagaan penyelenggara Pemilu,
maka di dalam bab ini juga memaparkan relasi kelembagaan yang mereka
miliki di level permanen dan ad hoc di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota
ataupun juga interaksi tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU,
Bawaslu dan DKPP. Sedangkan, bab kelima mendeskripsikan secara detail
setiap tahapan Pemilu yang berlangsung di Indonesia dengan dinamika dan
kontestasi politik para pihak yang dapat mempengaruhi tahapan tersebut.
Bab ini juga dapat memberikan gambaran bagaimana cara dan solusi agar
para penyelenggara menghadapi situasi dalam setiap tahapan Pemilu.

Bab enam membicarakan bagaimana manajemen Pemilu di Indonesia dapat
dilakukan dengan baik. Meskipun para penyelenggara Pemilu permanen
dan ad hoc sudah dibekali berbagai aturan dan regulasi tentang kepemiluan,
namun bab ini ingin mengajak pembaca lebih jauh memahami kompleksitas
permasalahan yang dihadapi dan respon mereka terhadap masalah
tersebut. Sedangkan, bab tujuh menjelaskan tentang bagaimana keadilan
Pemilu dapat ditegakkan manakala perselisihan dan sengketa yang
melibatkan pemilih, penyelenggara ataupun peserta Pemilu dapat
dibuktikan. Bab ini juga dapat membantu para pembaca dalam memahami
dinamika perselisihan hasil Pemilu dan respon yang biasanya dilakukan oleh
para pihak yang terlibat. Bab delapan mendeskripsikan bagaimana para
pembaca dapat mempelajari kasus-kasus menarik dan unik yang dialami
oleh KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan aktivitas
kepemiluan mereka sehari-hari. Terakhir, bab sembilan menyimpulkan
berbagai hal utama yang ada di semua bab dan juga menekankan tantangan
dan hambatan yang dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu ke depan. Di
samping itu, bab ini juga akan menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan
oleh KPU RI dalam memanfaatkan buku ini ke depan.

BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA 21