Page 33 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Putusan MK tersebut. Contoh berikutnya adalah putusan MK tentang
penyelenggaraan Pemilu serentak. MK menyatakan bahwa
penyelenggaraan Pemilu serentak ditujukan untuk setidaknya beberapa hal,
diantaranya adalah penguatan sistem presidensial, penguatan koalisi
berbasis ideologi, penyederhanaan sistem kepartaian, mendorong perilaku
5
pemilih yang rasional sehingga mengurangi konflik, dan efisiensi anggaran.
Hasil Pemilu serentak 2019 sebenarnya tidak dapat menjawab argumen MK
tersebut karena jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR tidak
berkurang signifikan, kompetisi para peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terbilang sengit dan mengkhawatirkan dalam menciptakan konflik
sosial, ada kecenderungan koalisi yang akan terbentuk pun sangat
pragmatis dan tidak ideologis dan anggaran Pemilu yang tidak efisien.

Kelima, oleh karena KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu membutuhkan
anggaran dengan dukungan dari pemerintah dan DPR, hal tersebut tentu
bukanlah hal yang mudah. Dalam pembahasan penetapan anggaran Pemilu
serentak 2019, misalkan, KPU menyatakan kebutuhan yang ada adalah
sebanyak 30 Trilyun. Namun demikian, atas kesepakatan Kementrian
Keuangan, DPR RI, dan para penyelenggara Pemilu, anggaran Pemilu
disahkan sebanyak 25,6 Trilyun untuk tiga tahun berjalan (2017,2018, dan
2019) (Rachman 2019). Sedangkan dalam konteks pilkada, menurut
Pratama, Agustiyati, dan Sadikin (2018), ada keterkaitan antara calon
petahana yang ikut berkompetisi dalam pilkada dengan jumlah nominal
angka anggaran yang disetujui dalam pilkada di daerah yang bersangkutan.
Dalam konteks nasional dan lokal, dua hal tersebut menegaskan bahwa para
penyelenggara Pemilu menghadapi situasi yang tidak mudah untuk
bernegosiasi tentang penetapan dan persetujuan jumlah anggaran yang
sesuai kebutuhan.

Namun demikian, terdapat beberapa capaian dalam regulasi kepemiluan di
Indonesia sejauh ini. Sebagai contoh, konsitusi telah menyebutkan secara
eksplisit keberadaan lembaga penyelenggara pemilu dengan sifatnya yang
nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tentu saja merupakan capaian tersendiri
mengingat praktik-praktik penyelenggaran pemilu sebelumnya (Pemilu
Orde Baru) yang berada di bawah kendali pemerintah memiliki masalah
serius terkait dengan sifat kemandirian dari lembaga penyelenggara Pemilu.

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA 17