Page 30 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

undang-undang pemilu melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Serupa dengan itu, Bawaslu juga menterjemahkan lebih lanjut tugas,
wewenang, dan kewajibannya melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu
(Perbawaslu). Untuk DKPP, lembaga ini menerjemahkan tugas dan
kewenangannya melalui Peraturan DKPP. Mekanisme ini menjadi unik
karena berbeda dengan jenis dan hirarki peraturan perundangan yang ada
di Indonesia, dimana undang-undang menyebutkan jenis dan hirarki
pertautan perundangan di Indonesia mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR,
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan
1
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks relasi kelembagaan, undang-undang pemilu pada awalnya
mewajibkan KPU untuk melakukan konsultasi dengan DPR melalui rapat
konsultasi atau rapat dengar pendapat sebelum KPU mengeluarkan
kebijakannya. Keputusan dari hasil rapat itu bahkan bersifat mengikat.
Namun, setelah dilakukan uji materi terhadap Pasal 9 huruf (a) UU Pilkada
pada tanggal 10 Juli 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian
memutuskan bahwa pada satu sisi, KPU tetap wajib melakukan konsultasi
dengan DPR sebelum mengeluarkan PKPU. Pada sisi yang lain, hasil dari
konsultasi tersebut tidak lagi mengikat. Salah satu alasan dari MK
mengeluarkan putusan ini adalah bahwa hal tersebut untuk menjaga
2
kemandirian KPU yang telah dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian,
kemandirian yang dimaksud pun sebenarnya menimbulkan banyak
persoalan dan ujian yang dihadapi oleh KPU karena DPR merupakan mitra
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan anggota-
anggotanya dapat mencalonkan sebagai peserta Pemilu. Di samping itu,
merujuk UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, terlihat ada keistimewaan perlakuan yang dilakukan oleh DPR
terkait dengan isu Pemilu dengan melakukan konsultasi yang dimaksud.

Ketiga adalah terkait dengan materi peraturan perundang-undangan.
Substansi utama dari undang-undang tentang pemilihan umum sebenarnya
adalah sama dengan undang-undang tentang Parpol dan undang-undang
tentang MPR, DPR, dan DPD, yaitu undang-undang tersebut mengatur

1 Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2 Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”
14 BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA