Page 26 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

C. Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Buku ini mengikuti definisi atas konsep tata kelola pemilu sebagaimana
telah didiskusikan di atas. Di buku ini, tata kelola pemilu didefinisikan
sebagai “sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang
melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam
kepemiluan.” Sebagai buku pegangan bagi kalangan para penyelenggara
pemilu, dengan demikian, buku ini lebih menekankan pada pendekatan sisi
administrasi kepemiluan dan aturan serta standar kepemiluan. Namun
demikian, dalam batasan-batasan tertentu, buku ini juga berusaha untuk
menyentuh dimensi yang lebih komprehensif (di luar dimensi administrasi
dan hukum-hukum kepemiluan).

Adapun dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola pemilu di Indonesia
yakni (lihat gambar 1.2.):

1. Nilai, prinsip dan asas pemilu: hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip
dan asas yang ada dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Ketiga hal
tersebut merupakan kombinasi antara standar internasional yang
berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam pemilu di Indonesia;

2. Sistem pemilu: hal ini terkait dengan sistem pemilu yang telah dan
sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks pemilu
presiden/wakil presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala
daerah/wakil kepala daerah. Namun demikian, sistem pemilu di
Indonesia juga memiliki dinamika sosial dan politik yang tinggi;

3. Kelembagaan penyelenggara pemilu: hal ini terkait dengan profil dari
lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, baik dari dimensi internal,
maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan).

4. Tahapan pemilu; hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal
pemilihan umum nasional dan lokal (pemilu presiden dan wakil presiden,
pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah).

5. Manajemen kepemiluan: hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan,
perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh
penyelenggara pemilu; dan

10 BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA