Page 28 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 28
Sedangkan terkait dengan dimensi manajemen pemilu, buku ini juga
menempatkan dimensi manajemen pemilu sebagai satu dimensi yang
berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa bagaimanapun juga, tata kelola
pemilu sangat identik dengan topik manajemen pemilu. Jika kita kaitkan
dengan gagasan Mozaffar dan Schedler (2002), maka pembahasan tentang
manajemen pemilu ini lebih dekat dengan kategori tingkatan kedua dari
tata kelola pemilu, yaitu pelaksanaan aturan main. Sedangkan jika dikaitkan
dengan ide Catt. et al. (2014), maka dimensi manajemen pemilu ini
merentang dari tahapan perencanaan dan implementasi sampai kepada
tahapan pemungutan serta penghitungan suara.
Untuk dimensi keadilan pemilu, buku ini mengikuti apa yang telah dikaji di
dalam literatur tentang tata kelola pemilu sebelumnya. Namun demikian,
buku ini lebih memberikan penekakan pada topik keadilan pemilu, yaitu
sejauhmana prinsip keadilan ditegakkan di dalam pemilu. Dengan demikian,
konsep ini tidak sekedar tentang ajudikasi aturan-aturan pemilu
sebagaimana digagas oleh Mozaffar dan Schedler (2002) atau tahapan
verifikasi hasil pemilu sebagaimana disampaikan oleh Catt. et al. (2014).
Gambar 1.2. Tata Kelola Pemilu di Indonesia
12 BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA
