Page 329 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 329
Gambar 7.4. Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada
F. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
a. Sengketa Proses Pemilu Melalui Bawaslu
Berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu meliputi
sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu
dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pasal
467 ayat (1) menegaskan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
diatur dalam:
1. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 313
