Page 332 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Surat kuasa khusus harus didaftarkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
pada saat mengajukan permohonan, proses Mediasi, atau proses adjudikasi
penyelesaian sengketa di Pengawas Pemilu. Kuasa hukum yang ditunjuk
oleh pemohon atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon dapat menunjuk
kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(vide Pasal 10 Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2017).

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak
tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Permohonan
tersebut diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Penghitungan hari
mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu
setempat (vide Pasal 6 Peraturan Bawaslu No.27 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum).

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu antara Peserta Pemilu
dengan penyelenggara pemilu dilakukan dengan cara:

1. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
4. Melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi
antar Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6)
Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2019, dilakukan dengan cara:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa; dan

316 BAB 7 – PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU