Page 11 - RKS dan RAKS SMAN CMBBS

Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional selanjutnya perlu
dideskripsikan dalam profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam
standar kompetensi lulusan. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal
tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan
capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang
Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang
Pendidikan Menengah Pasal 9 (1) Standar Kompetensi Lulusan pada satuan
pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a difokuskan pada: (a) persiapan Peserta Didik menjadi anggota
masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia; (b) penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
dan (c) pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sebagaimana diselenggarakan satuan
pendidikan saat ini memiliki titik fokus untuk mewujudkan kompetensi yang selaras
dengan tujuan pendidikan nasional. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan
Pembelajaran bahwa dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran
(learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok
satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi
sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah secara utuh.
Bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program
Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan,
kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Merdeka dan pemenuhan
beban kerja guru serta linieritas sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

RKS SMAN CMBBS 2 Edi Supriyanto, M.Pd.