Page 179 - KM PPKN 7-BS-KLS-VII_Neat
P. 179
yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala
pemerintahan.
Konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan
harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, sedangkan lembaga perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat
pusat terdapat satu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), satu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Gambar 5.6 Gedung DPR dan MPR RI
Sumber: Puspita Nasution, Commons Wikimedia.org .2012
Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu
Sekilas Info
Sekilas Info
sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara
kesatuan sentralisasi, semua hal diatur dan Gedung MPR/ DPR
Gedung MPR/ DPR didirikan pada
diurus oleh pemerintah pusat. Daerah hanya tanggal 8 Maret 1965 melalui Surat
melaksanakan perintah dan peraturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 48/1965 atas gagasan Ir.
pemerintah pusat, sedangkan negara kesatuan Sukarno untuk menyelenggarakan
CONEFO (Conferernce of the New
dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah Emerging Forces). Gedung ini
merupakan hasil rancangan arsitek
diberi kewenangan mengatur rumah tangganya Soejoedi Wirjoatmodjo, Dpl.Ing,
ditetapkan dan disahkan pada tanggal
sendiri. Daerah memiliki parlemen daerah untuk 22 Februari 1965 oleh Presiden
menampung aspirasi masyarakat di daerah, Sukarno. Peruntukannya diubah
menjadi Gedung MPR/DPR berdasarkan
tetapi pemerintah pusat tetap memegang Surat keputusan Presidium Kabinet
Ampera Nomor 79/U/Kep/ii/1966 pada
kekuasaan tertinggi. tanggal 9 November 1966.
Sumber: https://mpr.go.id, 2023.
Panduan Khusus Bab 5 | Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 163
