Page 185 - KM PPKN 7-BS-KLS-VII_Neat
P. 185
sehingga orang tersebut terkesan menarik diri dari lingkungan tempat
tinggal dan tidak mau berinteraksi sosial dengan yang lain.
b. Sukuisme adalah sikap yang mementingkan sukunya sendiri dan
menganggap sukunya lebih unggul daripada suku lain.
c. Etnosentrisme adalah sikap yang menganggap budaya bangsanya
lebih baik daripada budaya bangsa lain sehingga akan muncul sikap
merendahkan budaya bangsa yang berbeda dengan dirinya.
d. Fanatisme adalah suatu ajaran yang mengenalkan dan menganggap
bahwa keyakinan diri dan keluarga merupakan keyakinan paling
baik dibanding keyakinan orang lain atau merendahkan agama orang
lain yang berbeda dengan diri dan keluarganya.
e. Ekstremisme adalah sikap yang ingin mengubah keadaan dengan
segala cara sampai menggunakan kekerasan. Sikap ekstremisme
biasanya terjadi dalam bidang politik dan agama.
2. Sikap yang harus dikembangkan dalam menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
a. Cinta tanah air, identik dengan sikap nasionalisme. Cinta tanah air
merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang menempati
suatu negara. Cinta tanah air merupakan kesadaran diri yang muncul
dari hati sanubari tiap masyarakat untuk membangun negaranya
menjadi lebih baik. Nasionalisme dapat berupa nasionalisme dalam
arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti
luas artinya perasaan cinta tanah air dengan tetap memandang bangsa
dan negara lain secara sederajat tanpa merendahkan, sedangkan
nasionalisme dalam arti sempit artinya perasaan cinta tanah air yang
terlalu berlebihan terhadap negaranya sendiri sehingga merendahkan
negara lain. Cinta tanah air dapat diterapkan dalam berbagai hal di
antaranya sebagai berikut.
1) Bersama-sama menjaga keamanan wilayah tempat tinggal dari
ancaman pencurian dan tindakan yang merugikan.
2) Melakukan pengolahan sampah secara mandiri untuk menjaga
kelestarian lingkungan.
3) Memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi
kesejahteraan bangsa dan negara.
Panduan Khusus Bab 5 | Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 169
