Page 28 - MODUL SEJARAH KELAHIRAN PANCASILA DAN PERSATUAN KESATUAN NEGARA INDONESIA

untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena itu, setiap negara

perlu memiliki dasar hukum tertulis.

b. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis

Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-
Undang Dasar yang kemudian dinamai UndangUndang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
UUD NRI Tahun 1945 inilah dasar hukum tertulis dan menjadi

dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia.

4. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
a. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Sidang pertama BPUPKI itu berhasil melahirkan Pancasila

sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. BPUPKI lalu
menugasi Panitia Sembilan untuk menyusun sila-sila Pancasila.

Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945, Pancasila siap dijadikan
pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila

pun dimasukkan menjadi inti Mukadimah atau Pembukaan dasar

hukum tertulis.
Dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945,

semua setuju Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka
BPUPKI pun membentuk Panitia Dasar hukum tertulis untuk

menyusun isi Undang-Undang Dasar.

Panitia Dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19
orang diketuai oleh Soekarno. Panitia Dasar hukum tertulis pun

bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada tiga hal.
Pertama, membentuk Panitia Perancang UndangUndang Dasar

(UUD). Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga,
kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden.

Kini giliran Panitia Perancang UUD yang bekerja. Panitia

ini berangggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman dan Parada Harahap.
Mereka menyepakati soal: (1) lambang negara; (2) negara

23