Page 19 - 91221055_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..1
P. 19

7




                        B.  Permasalahan

                                         Dari  apa  yang  telah  diuraikan  dalam  latar  belakang  di  atas,  maka


                            Permasalahan yang di ambil dalam penullisan  ini adalah  sebagai berikut:

                        1.  Bagaimana  batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak

                           pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan


                           pidana?

                        2.  Apa  kendala  yang  dihadapi  penyidik  kepolisian  dalam  penanganan  tindak


                           pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan

                           pidana?



                        C. Ruang Lingkup Pembahasan

                                   Penulisan  tesis    ini  disusun  lebih  terarah  dan  tersusun  sistematis  dengan


                        membatasi  ruang  lingkup  pembahasan  dengan  menitikberatkan  pada  batas

                        kewenangan  penyidik  kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi


                        penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana dan kendala

                        yang  dihadapi  penyidik  kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi


                        penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana.


                        D.  Tujuan dan Kegunaan  Penelitian


                                       Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

                        1.  Untuk menjelaskan dan menganalisis  batas kewenangan penyidik kepolisian


                           dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut

                           perspektif sistem peradilan pidana.


                        2.  Untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  kendala  yang  dihadapi  penyidik

                           kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  penyalahgunaan


                           wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana..
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24