Page 15 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

xiv Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

yang bercorak represif, pada akhirnya akan menimbulkan
ongkos pembangunan (cost of development) yang sangat
mahal, tidak hanya ongkos ekologi (ecological cost) berupa
kerusakan sumber-daya alam dan pencemaran lingkungan
hidup dan ongkos ekonomi (economical cost) berupa
hilangnya sumber-sumber masyarakat adat, melainkan
juga ongkos sosial budaya (social and cultural cost) berupa
kerusakan tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat adat.

Eksistensi hak-hak adat masyakat adat sering dikalahkan
oleh kepentingan-kepentingan golongan atau pihak-pihak
tertentu dengan cara mendompleng pemerintah. Alasan
yang sering dipakai adalah pemanfaatan sumberdaya
alam demi kepentingan nasional, yang dituangkan dalam
kebijakan pemerintah. Penggerusan eksistensi hak-hak

adat tercermin dalam kebijakan pertambangan, kehutanan,
pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan kebijakan pemerintah
pusat atau pemerintah daerah yang lebih memihak
kepentingan pemodal.
Saya menyambut baik buku karya Dr. Julius Sembiring,
yang telah memetakan dinamika dan permasalahan

berkaitan dengan tanah ulayat di Indonesia. Pada dasarnya
tujuan dari diketahuinya permasalahan tanah ulayat
terutama yang berkaitan dengan pembangunan adalah
untuk mengetahui sejauh mana keberpihakan pemerintah
kepada eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Selain
itu juga buku ini akan memberikan wawasan kepada para
pengajar hukum adat khususnya di bidang pertanahan