Page 89 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 89

tahu diuntung dan telah menggadaikan harkat martabat nenek
          moyang.
             Kedua,  Pusako  Rendah. Yang dimaksud harta pusaka
          rendah ialah harta warisan yang didapat dari ayah dan ibu yang
          merupakan hasil usahanya sendiri.  Pusaka rendah  juga dapat
          diartikan sebagai harta hasil pencarian suami dan istri sehingga
          masih  diketahui secara jelas asal usul kepemilikannya. Harta
          ini boleh diperjual-belikan oleh pewarisnya.  Dalam  praktiknya,
          meskipun harta pusaka rendah boleh dikuasai dan dimiliki oleh
          anak laki-laki, namun sering kali hanya dikuasai dan dimiliki oleh
          anak perempuan.

             Selain  dikarenakan konsekuensi diberlakukannya konsep
          matrilineal,  dominasi  perempuan menguasai harta kekayaan
          adat juga terjadi  karena ada konstruksi  keyakinan  masyarakat
          yang menganggap laki-laki lebih kuat dan mampu mencari harta
          sendiri. Sebab itu pula, perempuan menikah dalam adat Andiko
          Nan 44 tidak ikut dibawa suami tinggal di rumahnya, tetapi suami
          justru ikut dengan istrinya karena telah mewarisi harta pusaka
          rendah berupa rumah dan tanah perkarangan dan yang lainnya,
          yang telah diwariskan oleh orang tuanya. 75

             Bagi  Masyarakat  Adat  Kenegerian Senama  Nenek,
          sebagaimana  jamak  Masyarakat  Adat  Kenegerian lainnya  di
          Andiko Nan 44,  ulayat  dipahami sebagai bagian  harta  Pusako

          tinggi atau soko. Menjadi wilayah bagi kehidupan suatu kaum/
          suku di mana mereka hidup, berusaha, tumbuh dan berkembang
          mengandalkan segala  sumber  yang diberi  alam  di  atas dan di

          75    M. Taufik, Islam Kampar: Harmoni Islam dan Tradisi Lokal, Idea Press Yogyakarta, Bantul,
            2012, hlm. 271-273. Lihat juga Zikri Darussalam, “Kewarisan Adat Limo Koto Kampar,”
            Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 289-290.


         54   Reforma Agraria Tanah Ulayat
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94