Page 10 - UAS - Adelia Rahma - 064
P. 10
Akumulasi dari kondisi tersebut mengakibatkan munculnya pergolakan diberbagai
daerah.
1) Piagam Perjoangan Rakyat Semesta
Pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima Tentara Teritorium VII Makassar
Letkol Ventje Sumual mengumumkan darurat perang
didaerahnya. Dengan pengumuman itu maka Sumual
berwenang mengambil alih seluruh kekuasaan di
Indonesia bagian timur. Letkol Ventje Sumual
kemudian memproklamasikan Piagam Perjoangan
Rakyat Semesta (Permesta). Piagam Permesta
tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat di
Indonesia bagian timur.
2) Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
Pada awal tahun 1958 terjadi pertemuan antara beberapa tokoh militer
dan sipil di Sumatra. Kolonel Simbolon, Kolonel Lubis,dan kawan-kawan
bertemu dengan Moh.Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Sumitro
Djojohadikusumo, dan lain-lain. Hasil pertemuan tanggal 10 Februari 1958
berupa beberapa ultimatum yaitu Kabinet Djuanda dibubarkan, Hatta dan
Hamengkubuwono IX ditunjuk membentuk kabinet sampai di-laksanakan
pemilu, dan Bung Karno harus kembali ke posisi konstitusionalnya.
Ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah. Kolonel Lubis, Kolonel
Simbolon, Kolonel Acmad Husein, dan lain-lain dipecat dari dinas militer.
Tanggal 15 Februari 1958 dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI). Perdana Menteri PRRI adalah Mr. Sjafrudin Prawiranegara.
Anggota kabinetnya antara lain Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro
Djojohadi-kusumo, dan Simbolon. PRRI juga didukung oleh Kolonel D.J.
Somba di Sulawesi Utara tanggal 17 Februari 1959.
Itulah beberapa pergolakan yang terjadi hingga awal tahun 1960-an. Upaya
pemerintah untuk menghadapi pergolakan ini dengan diplomasi dan operasi militer.
Pemerintah menggelar musyawarah nasional antara tokoh pusat dan daerah tanggal14
September 1957. Gerakan Permesta dihadapi dengan Operasi Sapta Marga. PRRI
dihadapi dengan menggelar Operasi 17 Agustus.
10
