Page 152 - Modul PJJ PPKn SMP-Digital

Aktivitas 3.3

Setelah Ananda mengetahui beberapa tokoh penting PPKI, dan
seputar proklamasi kemerdekaan, Ananda baca uraian tentang
proses pengesahan Undang­Undang Dasar Negara Republik Indo­
nesia Tahun 1945 berikut!
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus
1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera menga­
dakan Sidang. Pada sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945
ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi­lobi politik
dari pihak kaum keagamaan yang beragama non­Muslim serta
pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang
kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak “Nasio­
nalis”) gu na melunakkan hati tokoh­ tokoh kaum keagamaan yang
beragama Islam guna dihapuskannya “tujuh kata” dalam “Piagam
Jakarta” atau “Jakarta Charter”.
Untuk pengesahan Preambule, terjadi proses yang cukup pan­
jang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih da­
hulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore
hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari
Indo nesia bagian Timur yang menemuinya. Mereka mengusulkan
agar pada alinea keempat preambule, di belakang kata “Ketuhanan”
yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk­pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia
bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru
saja diproklamasikan. Usul ini oleh Drs. Mohammad Hatta di­
sampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para

140 MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP