Page 83 - Grafis Islam 02-Islam, Perdagangan, Pasar Global
P. 83
BANK SYARIAH
Sebab sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang
mendukung sistem operasional bank syariah kecuali
UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992.
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah
dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya
bank syariah harus tunduk kepada peraturan
perbankan umum yang berbasis konvensional.
Jadilah manajemen bank-bank syariah cenderung
mengadopsi produk-produk perbankan
konvensional yang “disyariatkan”.
Tapi, pada 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992
menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas
menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam
perbankan di tanah air (dual banking system),
yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem
perbankan syariah.
Pengesahan beberapa
landasan hukum lainnya
juga memberikan kepastian
hukum dan meningkatkan
aktivitas pasar keuangan
syariah. Peraturan yang
disahkan tersebut misalnya
UU No.21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah; UU No.19
tahun 2008 tentang Surat
Literasi Nasional (sukuk), dan UU No.42 tahun TENTANG PERUBAHAN UU RI NO.7 TAHUN 1992
Berharga Syariah Negara
UU RI NO.10 TAHUN 1998
2009 tentang Amandemen
TENTANG PERBANKAN
Ketiga UU No.8 tahun 1983
---------
tentang PPN Barang dan
70 Jasa. PERBANKAN ADALAH SEGALA SESUATU
YANG MENYANGKUT TENTANG BANK
MENCAKUP KELEMBAGAAN, KEGIATAN
UASAHA SERTA CARA DAN PROSES DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA.
