Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JANUARI 2020
P. 46

Title          DRAF OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DIPUBLIKASIKAN PEKAN INI
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      28 Januari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1300564/draf-omnibus-law-cipta-lapangan-k erja-
               Page/URL
                              dipublikasikan-pekan-ini
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan akan mulai
               mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) atau Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja pada pekan ini. Publikasi ini bersamaan dengan diserahkannya
               Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

               "Hari-hari ini kami sedang siapkan draf surat Presiden ke Ketua DPR. Kan Bapak
               Presiden juga mintanya diselesaikan hari-hari ini bisa selesai. Kalau selesai Surpres
               ke DPR, nanti draf RUU baru kita sampaikan ke publik," kata Sekretaris Menteri
               Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kemenko Kemaritiman
               dan Investasi Jakarta, Selasa 28 Januari 2020.

               Susiwijono menambahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo atau
               Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan secepatnya menyelesaikan RUU
               Omnibus Law itu. "Mestinya hari-hari ini. Kami sudah menyelesaikan, melaporkan.
               Nanti beberapa isu strategis perlu dilaporkan, perlu keputusan, tinggal kirim
               Surpresnya," kata Susiwijono.

               Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna juga telah menyetujui RUU Cipta
               Lapangan Kerja masuk Prolegnas tahun 2020. RUU Cipta Lapangan Kerja masuk
               Prolegnas bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota Negara.

               Menurut Susiwojono, penanggung jawab Omninus Law Cipta Lapangan Kerja berada
               di tangan dua kementerian yakni secara substansi di Kemenko Perekonomian dan
               proses legislasi ada di Kementerian Hukum dan HAM.

               Adapun Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster dan 18 sub klaster yaitu
               Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan,
               Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Kemudian tentang Kemudahan Berusaha,
               Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi,
               Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.

               ANTARA





                                                       Page 45 of 93.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51