Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

Media Name republika.co.id
Pub. Date 30 Oktober 2019
Page/URL https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/19/10 /30/q06nst428-
kspi-dki-ingin-upah-minimum-rp-46-juta
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI
menginginkan upah minum pekerja di Jakarta yang akan ditetapkan pada 1
November menjadi Rp 4,6 juta. Artinya, kenaikannya sebesar 16 persen sesuai
kajian Dewan Pengupahan dari unsur buruh.

"Ini adalah kebutuhan riil masyarakat yang ada di DKI Jakarta bahwa mereka itu
harus memenuhi kebutuhannya dengan sebesar nilai tersebut, Rp 4.600.000," kata
Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso, Rabu (30/10).

Menurut Winarso, jumlah upah minimum pekerja yang dituntut buruh dalam aksi
mereka berasal dari survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Buruh KSPI
secara langsung. "Kita survei masuk ke pabrik dan ke swalayan. Itu kan harganya
riil kalau di swalayan. Ada daftar harganya, kita input dari situ, kita jumlah. Beda
dengan survei yang memang sedang berjalan," kata ketua DPW Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta itu.

Ia menuturkan, survei yang dilakukan pemerintah mengambil lapisan pasar dengan
harga terendah, yaitu dengan masuk ke pasar tradisional dan di waktu yang tidak
tepat. "Misalnya sayur disurvei pada siang hari. Pedagang itu menjual sayur yang
tinggal sisa dan ketika ditanya harganya dia hanya menyebutkan saja dengan harga
yang murah, yang penting laku," ujar Winarso.

Karena itu, Winarso mengatakan survei dari Dewan Pengupahan Buruh lebih riil
dibandingkan dengan survei dari Menteri Ketenagakerjaan RI. Hal itu menyebabkan
buruh menolak kenaikan upah yang ditentukan oleh Menteri Ketenagakerjaan lewat
formula Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang pengupahan serta surat edaran
menaker.

Besaran upah minum pekerja yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
sebesar Rp 4,2 juta. Berbeda Rp 400.000 dari besaran yang diajukan oleh para
buruh. Perbedaan upah minimum itu yang menyebabkan buruh yang tergabung
dalam KSPI melakukan aksi di depan Balai Kota Jakarta agar Gubernur Anies
Baswedan bertemu dan membahas langsung besaran upah minimum dengan buruh.

Hasil akhir pertemuan perwakilan KSPI dan Gubernur DKI adalah pada Kamis
(31/10) akan dibentuk tim 7 yang dikhususkan untuk mengelola aspek ekonomi
kreatif untuk para buruh bersama dengan Pemprov DKI sehingga pekerja dapat
menghasilkan pendapatan lebih dan tidak hanya bergantung dari gaji.

Page 117 of 173.