Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

Kenaikan tersebut dinilai belum cukup oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SBSI) 1992 Solo.

"Yang jelas kita masih menolak dengan angka segitu, belum cukup lah," kata Ketua
DPC SBSI 1992 Kota Surakarta Endang Setiowati S.H, saat dihubungi Tribunnews
melalui sambungan telepon, Rabu (30/10/2019).

Kenaikan yang berdasar pada PP No. 78 Tahun 2015 tersebut dinilai masih jauh dari
harapan.

"Angka yang hanya tambahannya sedikit itu kan dikarenakan patokannya PP No. 78,
di PP No. 78 sebenarnya isinya masih jauh dari harapan kita," kata Endang.

Dikatakan Endang, komponen dalam hitungan PP No.78 jauh dari realita yang
dialami para buruh.

Saat ditanya mengenai harapan besaran kenaikan, Endang tak bisa serta merta
memastikan hal tersebut.

Menurutnya, hal ini harus dimulai dari perubahan dalam sistem.

"PP No. 78 itu kan ada di dalamnya komponen yang harus dijadikan upah
komponen kebutuhannya hanya 60 item, realitanya lebih dari itu," jelasnya.

Pihaknya berharap ada perubahan sistem yang nyata.

"PP No.78 berlaku lima tahun, padahal ini baru berjalan dua tahun," katanya.

Endang juga mempersoalkan keputusan kenaikan UMP dengan mengandalkan
inflasi. Penghitungan UMP dengan faktor inflasi ini justru dinilai akan merugikan
para buruh.

"Padahal kenaikan inflasi sudah harus dibayar buruh sebelum upah diberikan,"
"Inflasi biasanya terjadi sebelum lebaran. Secara otomatis upah yang baru diberikan
beberapa bulan sudah harus nombok lagi," katanya.

SBSI tetap berupaya untuk memperjuangkan hak buruh dengan mengadakan
berbagai audiensi terkait polemik PP No. 78.

Hingga saat ini, PP No. 78 dinilai masih mencekik para buruh. Endang berharap,
pemerintah memberikan kebijakan lain untuk menutup kebutuhan para buruh.

(Tribunnews.com/Miftah).

Page 145 of 173.