Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

dinikmati pekerja di Jakarta, yakni: 1. Biaya transportasi turun, 2. Bisa digunakan
untuk membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Bermitra bersama Serikat Pekerja, membangun koperasi yang menjual kebutuhan
pokok terjangkau.

3. Biaya pendidikan untuk anak melalaui Kartu Jakarta Pintar (KJP) "Di satu sisi
meringankan beban hidup dengan memperikan subsidi keringan aspek pengeluaran,
dengan memberikan kartu pekerja," Anies menambahkan.

Anies kembali menerangkan, tujuan pembicaraan bersama Dewan Pengupahan
Daerah adalah mengenai kesejahteraan, mengingat nantinya biaya hidup akan
meningkat.

Dia berharap ada peningkatan taraf hidup melalui UMP yang nantinya disepakati.

Tujuan pembicaran mengenai upah adalah soal kesejahteraan, karena ada biaya
hidup yang meningkat, Anies menyampaikan: Ada peningkatan dari pemasukan dri
UMP yang bertambah, dan biaya hidup lebih rendah jadi Anies berharap nantinya
masyarakat bisa menabung.

Terakhir, Anies menyatakan keputusan ini belum final dan akan memastikan
perluasan manfaat dari UMP "Kita akan pastikan perluasan manfaat," katanya.

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Dilansir dari Kompas.com , berdasarkan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019
tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Berdasarkan surat edaran tersebut, kenaikan UMP dan UMK di 2020 didasari data
dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) yang mengatakan inflasi nasional sebesar
3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

"Dengan demikian kenaikan UMP atau UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional
dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen," demikian bunyi surat edaran
yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri itu, Kamis
(17/10/2019).

Berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah
yang upah minimunya pada tahun 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak
(KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat
pada penetapan upah minimum tahun 2020.

Terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu
Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papuan
Barat, Maluku dan Maluku Utara. (.

Page 143 of 173.