Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 140
Title TERKENDALA PP, DKI TAK BISA TETAPKAN UMP SESUAI TUNTUTAN BURUH
Media Name kompas.com
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/30/15515901/terkendala-pp- dki-tak-
Page/URL
bisa-tetapkan-ump-sesuai-tuntutan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta
Andri Yansyah menyatakan, Pemprov DKI Jakarta terkendala Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menetapkan upah minimum
provinsi ( UMP) DKI 2020 sesuai tuntutan buruh.
Buruh menuntut UMP DKI Jakarta 2020 sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari
unsur serikat pekerja, yakni sebesar Rp 4,6 juta.
"Terkait dengan PP 78 Tahun 2015, intinya seperti tahun yang kemarin, Pak
Gubernur sangat paham sekali keprihatinan para pekerja, tapi memang ada
ketentuan yang tidak bisa kami langgar," ujar Andri saat menemui buruh yang
berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Meskipun demikian, kata Andri, Pemprov DKI akan berupaya meningkatkan
kesejahteraan pekerja. Caranya dengan memberikan Kartu Pekerja. Pemprov DKI
juga akan membuat gerai koperasi pekerja dan klinik kesehatan.
Selain itu, Pemprov DKI akan mengikutsertakan istri-istri buruh dalam program
pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) atau yang lebih dikenal dengan OK
OCE.
"Sehingga pendapatan pekerja tidak hanya bertumpu pada suami yang bekerja di
perusahaan, tapi juga bisa dihasilkan kreativitas, inovasi, dan usaha-usaha yang
dihasilkan istrinya. Ini sedang kami godok," kata Andri.
Berikutnya, Pemprov DKI juga akan berdialog dengan Tim Tujuh bentukan buruh
untuk menyejahterakan para pekerja.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta
Winarso menyatakan memahami kendala yang dihadapi Pemprov DKI.
Namun, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menetapkan UMP
sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja.
Jika Anies tidak bisa menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan dari
unsur serikat pekerja, KSPI DKI akan berkoordinasi dengan KSPI pusat untuk
menentukan langkah berikutnya.
Page 139 of 173.
