Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 139

Title          DKI JAKARTA TEGASKAN TAK BISA PENUHI TUNTUTAN BURUH SOAL UMP 2020
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      30 Oktober 2019
                              https://metro.tempo.co/read/1266250/dki-jakarta-tegaskan-tak-bisa-penu hi-tuntutan-
               Page/URL
                              buruh-soal-ump-2020
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tak bisa menaikkan upah minimum
               provinsi (UMP) DKI 2020 melebihi ketentuan pemerintah pusat yang tertuang dalam
               Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kepala Dinas
               Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ketentuan tersebut tak bisa
               dilanggar.

               "Tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kami langgar," kata Andri di hadapan
               para buruh di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

               Andri berujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memahami keluh kesah yang
               disampaikan para buruh. Karena itulah, pemerintah DKI bakal meningkatkan
               kesejahteraan buruh dengan cara lain.

               Misalnya dengan membuat program pemberian kartu pekerja dan mengikutsertakan
               ibu rumah tangga pekerja dalam kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
               (PKT). Dengan begitu, penghasilan pekerja tak hanya bertumpu pada upah suami,
               tapi juga istri.

               Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta Winarso mengutarakan
               pemerintah DKI kembali terkendala PP 78/2015 dalam merealisasikan upah
               minimum sesuai permintaan buruh.Menurut dia, masalah ini sama seperti tahun
               sebelumnya.

               Winarso menyebut pemerintah DKI tak bisa menabrak PP 78/2015. Itu artinya, UMP
               2020 diperkirakan naik dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,2 juta. Angka ini lebih kecil
               dari tuntutan buruh, yakni Rp 4,6 juta.

               "Ketika dia (DKI) keluar dari PP 78/2015 itu maka ada satu tatanan yang mungkin
               akan rusak di situ. Artinya DKI Jakarta tidak mau mengubah atau merusak setiap
               daerah untuk menabrak terhadap PP 78/2015 itu," jelas dia.

               Hari ini sekitar 50 buruh tampak memadati depan Gedung Balai Kota Jakarta.
               Sejumlah perwakilan mereka bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan sekitar
               pukul 12.30 WIB. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI
               Jakarta Andri Yansyah dan seorang anggota Tim Gubernur untuk Percepatan
               Pembangunan ( TGUPP) DKI.




                                                      Page 138 of 173.
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144