Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 134

Title          UMP DIY 2020 DISEPAKATI RP1,7 JUTA PER BULAN
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      30 Oktober 2019
                              https://jogja.antaranews.com/berita/400079/ump-diy-2020-disepakati-rp1 7-juta-per-
               Page/URL
                              bulan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan
               Dewan Pengupahan menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2020 sebesar
               Rp1.704.608,25 per bulan, naik Rp133.685,52 dari UMP 2019.

               Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi tentang UMP dan UMK antara
               Gubernur DIY, bupati/wali kota se-DIY bersama Dewan Pengupahan DIY di Gedung
               Gadri, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.

               "Rapat koordinasi bersepakat UMP disesuaikan dengan PP 78 tahun 2015 dengan
               kenaikan 8,51 persen dari UMP 2019. Besarannya menjadi Rp1.704.608, 25," kata
               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi
               Santosa seusai mengikuti rapat koordinasi tersebut.

               Andung mengatakan besaran UMP DIY 2020 yang telah disepakati itu akan
               ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY pada 1 November 2019.

               Selain UMP, lanjut dia, upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 untuk empat
               kabupaten dan satu kota di DIY juga telah disepakati.

               UMK untuk Kota Yogyakarta disepakati sebesar Rp2.004.000, untuk Kabupaten
               Bantul disepakati Rp1.790.500, Kulon Progo Rp1.750.500, Sleman Rp1.846.000, dan
               Gunung Kidul Rp1.705.000.

               Ia mengatakan UMK di DIY akan ditetapkan melalui SK bupati/wali kota pada 2
               November atau sehari setelah penetapan UMP DIY. "Setelah UMK ditetapkan maka
               UMP tidak berlaku lagi," kata dia.

               Andung menjelaskan penghitungan UMP maupun UMK 2020 di DIY berpegang pada
               formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan dengan menggunakan komponen angka inflasi maupun angka
               pertumbuhan ekonomi nasional mengacu surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi














                                                      Page 133 of 173.
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139