Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 132

Title          UMP DIY NAIK MENJADI RP1.704.608,25
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      30 Oktober 2019
               Page/URL       https://mediaindonesia.com/read/detail/268540-ump-diy-naik-menjadi-rp1 70460825
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               PEMERINTAH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan menaikkan Upah
               Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp1.704.608,25 dari Rp 1.570.922.73 pada
               2019 atau ada kenaikan Rp133.685,52. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku
               Buwono X, menyampaikan, kenaikan tersebut wajar dan sudah ada dasarnya.

               "Dasarnya ya kebijakan pemerintah pusat. Kita tidak bisa keluar dari kebijakan itu,"
               kata Sri Sultan usai Rapat Konsolidasi
               Kenaikan UMP dan UMK bersama Bupati dan Wali Kota se-DIY di Gedhong Gadri,
               Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (30/10).

               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santosa, lebih
               lanjut menjelaskan, kenaikan UMP DIY 2020 sebesar 8,51% mengacu Peraturan
               Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               Besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp1.704.608,25 tentu memperhitungkan angka
               inflasi, data-data maupun angka pertumbuhan nasional, serta mengacu pada surat
               dari Menteri Ketenagakerjaan RI kepada para gubernur.


               "Besaran UMP DIY 2020 akan ditetapkan pada 1 November 2019 mendatang
               dengan Surat Keputusan Gubernur DIY," kata dia.

               Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) juga sudah disepakati. Sesuai kesepakatan,
               masing-masing kabupaten/kota akan menetapkannya pada 2 November 2019.

               "Setelah UMK ditetapkan, UMP otomatis tidak berlaku," jelas dia.

               Besaran UMK 2020 di DIY, yaitu Kota Yogyakarta Rp2.004.000, Kabupaten Sleman
               Rp1.846.000, Kabupaten Bantul Rp1.790.500, Kabupaten Kulon Progo Rp1.750.500,
               dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.705.000.

               PP 78/2015 akan berakhir pada 2020. Pada 2021 nanti, lanjut Andung, penetapan
               UMP DIY dan UMK harus berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka
               kemiskinan. Penetapan UMP dan UMK pada 2021 harus mendukung program
               pengurangan angka kemiskinan DIY sebesar 7% sampai 2025. (OL-1)






                                                      Page 131 of 173.
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137