Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

Title PEMDA DIY PUNYA ORIENTASI UMP 2021, BURUH NILAI BUKAN SOLUSI
Media Name gatra.com
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://www.gatra.com/detail/news/453954/ekonomi/pemda-diy-punya-orien tasi-ump-
Page/URL
2021-buruh-nilai-bukan-solusi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Yogyakarta, Gatra.com Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
Istimewa Yogyakarta Andung Prihadi Santoso menyatakan komponen kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2021 di DIY
akan berorientasi pada aspek pengentasan kemiskinan.

"Orientasi pengentasan kemiskinan ini seturut berakhirnya Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tahun depan. Kami belum menentukan metode
penetapannya, meski sudah menjadi arahan Gubernur," kata Andung usai rapat
penetapan UMP DIY 2020 di Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Rabu
(30/10).

Sesuai kebijakan itu tahun depan, pemerintah kabupaten/ kota diminta merumuskan
indikator dan komponen penentu UMP dua-tiga bulan sebelum ditetapkan.

Andung menyatakan, metode atau komponen itu akan menjadi acuan utama
penetapan UMP 2012 menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015. Terlebih lagi, Pemda
DIY belum memiliki perda atau metode kenaikan upah sendiri. "Fokus kami adalah
memenuhi target penurunan kemiskinan sebesar 7 persen di 2022," katanya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi menyatakan Pemda DIY
punya orientasi UMP 2021, tapi belum menemukan solusi pengentasan kemiskinan.
Dengan begitu, Pemda DIY gagal membuat kebijakan untuk menyejahterakan
buruh.

"Ini menunjukkan pemda tidak memiliki peta jalan menyejahterakan buruh. Padahal
pemerintah sudah memiliki roadmap nasional tentang kebijakan perburuhan. Ini
hanya soal berani apa tidak dari pemimpin daerahnya," kata Kirnadi saat dihubungi.

Kirnadi memandang penetapan UMP DIY yang mengacu PP Nomor 78 Tahun 2015
menjadi bukti Gubernur DIY gagal menggunakan kewenangan untuk meningkatkan
upah pekerja sektoral yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Padahal, menurut Kirnadi, data BPS menunjukkan pekerja sektoral di bidang
pariwisata, farmasi, dan manukfaktur tumbuh tinggi dibanding pekerja sektor lain.
Kirnadi menyatakan, Gubernur DIY tidak berani menggunakan kewenangan dalam
soal UMP karena ada konflik kepentingan ekonomi dengan jabatannya sebagai raja
Yogyakarta.

Page 134 of 173.