Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 17
mengirim surat kepada para bupati dan wali kota se-DIY agar konsolidasi penetapan
UMK 2021 harus berwawasan pengurangan angka kemiskinan.
"Pendekatan yang dipakai harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Intinya,
PP 78 Tahun 2015 ini secara peraturan, berakhir pada 2020. Jadi apapun metode
penetapan yang dipakai di tahun selanjutnya, harus bisa mengurangi angka
kemiskinan," ungkapnya.
Andung mengatakan ke depan penetapan UMP dan UMK diproyeksikan untuk
mendukung program pengurangan angka kemiskinan DIY sebesar 7% sampai tahun
2025.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kenaikan besaran upah
ini adalah hal yang wajar mengingat adanya inflasi di DIY meskipun rendah.
"Kenaikan itu pasti, dasarnya juga sudah ada. Dasarnya ya kebijakan pemerintah
pusat. Kita tidak bisa keluar dari kebijakan itu," ujar Sultan.
Page 16 of 173.
