Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 62

Title          BURUH DKI SEBUT TUNTUTAN UMP RP4,6 JUTA SUDAH BERDASARKAN SURVEI
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      30 Oktober 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/1138283/buruh-dki-sebut-tuntutan-ump -rp46-juta-
               Page/URL
                              sudah-berdasarkan-survei
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Perkiraan KSPI, jika menggunakan 78 item KHL maka kenaikan UMP 2020 adalah
               berkisar 10 hingga 15 persen Jakarta - Sejumlah buruh yang menuntut kenaikan
               upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp4,6 juta pada 2020 di Balai Kota DKI
               Jakarta pada Rabu, telah berdasarkan survei.

               Menurut Ketua buruh Winarso, rekomendasi UMP Rp4,6 juta itu telah disampaikan
               oleh dewan pengupahan dari pihak buruh, angka tersebut berdasarkan kebutuhan
               riil masyarakat di DKI Jakarta.

               "Jadi mekanismenya itu berdasarkan survei dari beberapa kawan-kawan yang ada di
               Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kami juga survei masuk ke pabrik
               dan ke swalayan. Harga-harga itu kami input di situ, kami jumlah," kata dia.

               Jika dilihat dari survei lain, misalnya BPS kata dia, maka seharusnya orang tinggal di
               DKI mereka harus punya pendapatan sebesar Rp5 juta.

               "Artinya sangat rasional ketika dewan pengupahan dari unsur buruh hanya
               merekomendasikan Rp4,6 juta. Ini adalah bentuk win-win solution. Bentuk kerja
               sama dalam hubungan yang baik dengan Apindo dan pemerintah," kata dia.

               Hasil kebutuhan dari survei para buruh memang berbeda dengan rekomendasi
               kenaikan UMP yang direkomendasikan Kemnaker yaitu sebesar 8,51 persen, atau
               untuk UMP DKI Jakarta menjadi Rp4,2 juta.

               Hal itu karena pemerintah melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan menggunakan
               data inflasi untuk menetapkan kenaikan UMP.

               Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan kenaikan UMP harus
               berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak, KSPI menghitung 78 item
               kebutuhan hidup layak sesuai hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional.

               "Perkiraan KSPI, jika menggunakan 78 item KHL maka kenaikan UMP 2020 adalah
               berkisar 10 hingga 15 persen," kata dia.

               Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani Editor: Heru Dwi Suryatmojo COPYRIGHT (c)2019
               Title          TOLAK UMP NAIK 8,51 PERSEN, BURUH AKAN DEMO DI KEMNAKER



                                                       Page 61 of 173.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67