Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 63

Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      30 Oktober 2019
               Page/URL       https://www.antaranews.com/berita/1138296/tolak-ump-naik-851-persen-bu ruh-akan-
                              demo-di-kemnaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative






               Jakarta - Gabungan buruh dari daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang
               tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi
               unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis (31/10), untuk
               menolak upah minimum provinsi (UMP) naik 8,51persen.

               Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta, Rabu menjelaskan, dalam
               aksinya, KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
               Pengupahan (PP 78/2015) segera direvisi, apalagi Presiden Jokowi sudah
               berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015.

               "Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflansi dan
               pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini, besarnya inflasi yang
               digunakan adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12
               persen. Dengan demikian kenaikan UMP/UMK tahun 2020 adalah sebesar 8,51
               persen," kata dia.

               Dalam hal ini, KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10- 15
               persen, karena kenaikan sebesar ini didasarkan pada survei pasar mengenai
               kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

               Buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru seminggu
               resmi menduduki jabatan ini segera mengabulkan tuntutan buruh.

               "Mengingat lima tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan
               tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Selama ini Pemerintah mendorong
               adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan
               secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti demokrasi," kata Said Iqbal.

               Pada hari ini sejumlah buruh DKI Jakarta telah mendatangi Balai Kota, mereka
               menyuarakan tuntutan yang sama. Dalam rekomendasi mereka, kenaikan UMP DKI
               Jakarta harusnya sebesar 16 persen atau menjadi Rp4,6 juta pada 2020. Mereka
               menyebut rekomendasi tersebut telah melalui survei kebutuhan hidup di Jakarta.

               Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani Editor: Heru Dwi Suryatmojo COPYRIGHT (c)2019
               .









                                                       Page 62 of 173.
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68