Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 84
Title UMP DIY 2020 MASIH JADI YANG TERENDAH SE-INDONESIA
Media Name detik.com
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/4765581/ump-diy-2020-masih-j adi-yang-
Page/URL
terendah-se-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2020 dipastikan
masih menjadi yang terendah se-Indonesia. Kepastian itu didapatkan seusai rapat
koordinasi Dewan Pengupahan di Kepatihan, Yogyakarta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi Santoso menjelaskan
rapat koordinasi itu telah memutuskan UMP DIY tahun 2020 sebesar Rp 1.704.608,25
atau naik 8,51 persen dari UMP 2019.
"Rapat Koordinasi bersepakat bahwa UMP sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 ada
kenaikan 8,51 persen dari upah minimum provinsi 2019, yaitu besarannya menjadi
1.704.608,25," jelas Andung, Rabu (30/10/2019).Pihak-pihak terkait dalam rapat, kata
Andung, telah bersepakat metode yang dipakai dalam penghitungan UMP tahun 2020
adalah memakai PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan berdasarkan angka
inflasi di DIY.
Selain menetapkan UMP, lanjutnya, peserta rapat menentukan nominal upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di DIY. Merujuk aturan, besaran UMK di lima kabupaten/kota di
DIY diwajibkan di atas nilai nominal UMP.
"Untuk (UMK) Kabupaten Gunungkidul (disepakati) Rp 1.705.000, Kabupaten Kulon
Progo Rp 1.750.500, Kabupaten Bantul Rp 1.790.500, Kabupaten Sleman Rp 1.846.000,
dan Kota Yogyakarta Rp 2.004.000," jelasnya.Surat keputusan Gubernur DIY tentang
besaran UMP DIY 2020 rencananya terbit pada 1 November 2019. Sedangkan SK
berkaitan dengan UMK di lima kabupaten/kota akan terbit pada 2 November 2019.
"Setelah upah minimum kabupaten/kota ditetapkan, maka upah minimum provinsi tidak
berlaku lagi. Yang berlaku adalah upah minimum kabupaten/kota," ungkap Andung.
Disinggung mengenai UMP DIY yang masih menjadi terendah se-Indonesia, Andung tak
berkomentar terlalu jauh. Sebab, Pemda DIY, katanya, hanya menjalankan apa yang
diamanatkan dalam PP No 78 Tahun 2015.
"Iya, karena orientasinya kan tidak bisa diubah, jadi seragam di semua provinsi.
Kenaikan (UMP) yang dibuat PP ini adalah model disengker, jadi tidak mungkin berubah
di tempat lain... sama sampai 2020," tutupnya.
Page 83 of 173.
