Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 79
Meski belum final, Anies menuturkan, UMP yang ditetapkan akan mengarah pada
keputusan pemerintah, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973.
"Arahnya kami akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi
arahnya begitu, seperti juga tahun lalu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan
Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10/2019).
Jika naik 8,51 persen dari Rp 3,9 juta, UMP DKI 2020 akan mencapai Rp 4,2 juta per
bulan.
Anies menyampaikan, selain menaikkan UMP, Pemprov DKI juga akan membantu
menurunkan biaya hidup dengan memberikan Kartu Pekerja.
Kartu Pekerja diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal 10 persen
lebih besar dari UMP.
Dengan kartu tersebut, pekerja bisa membeli harga pangan lebih murah, gratis naik
Transjakarta, hingga anak-anaknya mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
"Ada peningkatan dari pemasukannya dengan UMP yang bertambah, tetapi juga
biaya hidupnya dibantu sehingga biaya hidup lebih rendah. Dengan begitu, mereka
bisa menabung," kata Anies.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan dua angka UMP DKI
2020 kepada Anies, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.
Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah, sementara angka Rp
4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.
Unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019.
Sementara itu, unsur serikat pekerja mengusulkan UMP dengan mempertimbangkan
kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 3.965.221, kenaikan inflasi 3,39 persen,
dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.
Page 78 of 173.
