Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

Indonesia melalui Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka
peran dan tugas Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.

"Dengan disahkan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, peran Atnaker
yang selama ini dikonotasikan hanya mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di
bawah PPTKLN, maka ke depan Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau
pemerintah di negara-negara penempatan," kata Aris Wahyudi.

Data survei World Bank tahun 2016 menunjukkan, sebanyak 48 persen dari sekitar
9 juta PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara nonprosedural dan
mayoritas PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan.
"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang
tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI
perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers," ujar
Aris.

"Munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan
seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya
dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif
dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan,"
kata Aris.

Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
Kemnaker, Eva Trisiana, menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat.
Pertama, melindungi PMI dan kedua memberi masukan dalam penyusunan
kebijakan di negaranya. Ketiga, harus bisa membangun hubungan baik dengan
stakeholder di negara penempatan serta keempat, mempromosikan bidang-bidang
ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.

"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran,"
katanya.

Tapi diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum
terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum
bisa mendukung Atnaker secara ideal. Menurut Eva, apabila Atnaker mampu
menjalankan peran utama yang dikembangkan ILO, Eva meyakini berbagai kasus
yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisasi.

Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
untuk pencegahan PMI Nonprosedural. Yakni perwakilan K/L terkait, di antaranya
Kemdagri, kepolisian, Kemkes, BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya. "Komitmen
bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI, khususnya PMI perempuan
benar-benar bisa terlaksana," ujar Eva.

Page 73 of 173.