Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 69

Title          SEPEKAN JADI MENTERI, IDA FAUZIYAH AKAN DIDEMO RIBUAN BURUH KSPI
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      30 Oktober 2019
                              https://politik.rmol.id/read/2019/10/30/408338/sepekan-jadi-menteri-id a-fauziyah-
               Page/URL
                              akan-didemo-ribuan-buruh-kspi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang tergabung dalam
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di
               kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini rencananya akan diselenggarakan
               pada hari Kamis, 31 Oktober 2019.

               Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, dalam aksinya, KSPI menuntut agar
               Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) segera
               direvisi. Apalagi Presiden Jokowi sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk
               merevisi PP terebut.

               Dalam PP 78/2015 diatur, formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflansi dan
               pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini, besarnya inflansi yang
               digunakan adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12
               persen. Dengan demikian kenaikan UMP/UMK tahun 2020 adalah sebesar 8,51
               persen.

               Dalam hal ini, KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10 persen
               sampai 15 persen. Kenaikan sebesar ini, kata Iqbal, didasarkan pada survei pasar
               mengenai kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan
               kuantitasnya.

               Buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru sepekan
               resmi dilantik segera mengabulkan tuntutan buruh. Mengingat lima tahun posisi
               Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan
               yang signifikan.

               "Selama ini pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan
               kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti
               demokrasi," kata Iqbal.

               Selain mengenai upah, dalam aksinya, buruh juga akan menolak Peraturan Presiden
               (Perpres) 75/2019 terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Perpres
               tersebut, iuran BPJS Kesehatan Klas 3 yang sebelumnya 25.500 naik menjadi
               42.000. Klas 2 dari 51.000 menjadi 110.000 dan Klas 1 dari 80.000 menjadi
               160.000.




                                                       Page 68 of 173.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74