Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019
P. 71
Title BESOK, BURUH DEMO BESAR-BESARAN TOLAK KENAIKAN UMP DI KEMENAKER
Media Name tempo.co
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1266212/besok-buruh-demo-besar-besaran-to lak-kenaikan-
Page/URL
ump-di-kemenaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan buruh dari daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan
menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada esok hari,
Kamis, 31 Oktober 2019. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan upah
minimum provinsi (UMP) yang naik 8,51 persen.
Dalam unjuk rasa itu, KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) segera direvisi. "Apalagi Presiden Jokowi
sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015," ujar Presiden
KSPI Said Iqbal seperti dikutip dari siaran pers, Rabu, 29 Oktober 2019.
Iqbal menyebutkan dalam PP 78/2015 telah diatur formula kenaikan UMP atau UMK
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Tahun ini,
besarnya inflasi yang digunakan adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,12 persen. Atas dasar itu, kenaikan UMP/UMK tahun 2020 adalah
sebesar 8,51 persen.
Namun KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10- 15 persen.
Pasalnya, angka kenaikan sebesar ini telah didasarkan pada survei pasar mengenai
kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Kalangan buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru
seminggu resmi menduduki jabatan ini segera mengabulkan tuntutan buruh.
"Mengingat lima tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan
tidak mengalami perbaikan yang signifikan," ucapnya.
Selama ini, kata Iqbal, pemerintah mendorong adanya dialog sosial. "Tetapi giliran
menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan
sikap anti demokrasi."
Pada hari ini sejumlah buruh DKI Jakarta telah mendatangi Balai Kota, mereka
menyuarakan tuntutan yang sama. Dalam rekomendasi mereka, kenaikan UMP DKI
Jakarta harusnya sebesar 16 persen atau menjadi Rp 4,6 juta pada 2020.
Page 70 of 173.
