Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 OKTOBER 2019

Title BURUH TOLAK UMP DKI 2020 HITUNGAN PENGUSAHA DAN PEMERINTAH: KAMI RUGI
Media Name kumparan.com
Pub. Date 30 Oktober 2019
https://kumparan.com/kumparanbisnis/buruh-tolak-ump-dki-2020-hitungan- pengusaha-
Page/URL
dan-pemerintah-kami-rugi-1s9gNek46u9
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Serikat buruh secara kompak menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
2020 yang hanya naik 8,51 persen atau Rp 4.278.349,90. Melalui aksi demo yang
digelar di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, ratusan massa buruh DKI Jakarta
meminta agar UMP 2020 naik 16,51 persen menjadi Rp 4.619.878,99.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso menyebut
besaran UMP 2020 hasil perhitungan pemerintah dan pengusaha sangat merugikan
para buruh. Dia menilai, UMP Rp 4,27 juta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidup di DKI.

"Ya kalau pengusaha itu menurut kami harus mengikuti peraturan pemerintah. Dia
tidak bisa keluar dari itu. Kami, buruh, merasa dirugikan. Bahwa kebutuhan kami
sebenernya tidak segitu," kata Winarso di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta,
Rabu (30/10).

Maka, dia meminta agar pemerintah mendengar tuntutan buruh. Pihaknya juga
mengaku telah melakukan hitungannya sendiri dengan melakukan survei 60 item
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di swalayan dan supermarket.

"Ada hitungan khusus yang memang harus diakomodir oleh pemerintah. Jadi jangan

hanya mendengarkan sepihak, maka dari itu dalam rangka politik ini menolak PP 78
karena memang tidak real dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuntut, dan
kita butuhkan," kata dia.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen juga ikut membebani
pengeluaran buruh. Dia bilang bahwa idealnya UMP DKI Jakarta sebesar Rp 5 juta
per bulan.

"Pasti ada (relasinya dengan) kenaikan BPJS, kenaikan listrik, terus kenaikan bahan

Page 89 of 173.