Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2019
P. 4
apabila memiliki MoU, atau negara penempatan tersebut telah memiliki sistem
perlindungan yang baik terhadap pekerja migran," kata Ida.
Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kemnaker, Roostiawati, menambahkan,
Pemerintah Indonesia mengutamakan aspek perlindungan dalam menjalin kerja
sama penempatan tenaga kerja. Adapun, MoU yang tengah dibuat bersama
Pemerintah Brunei Darussalam ini untuk penempatan tenaga kerja sektor domestik.
"Karena kalau di Brunei itu perlindungan sektor formalnya sudah bagus.
Perlindungan yang harus kita utamakan adalah pekerja rumah tangga, terutama
pekerja migran perempuan," kata Roostiawai.
Dia menjelaskan, MoU yang tengah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Brunei Darussalam masih terkendala pada sejumlah aspek detail
perlindungan. Sejumlah usulan yang diajukan Indonesia, seperti kontrak kerja dan
cost structure belum mendapat kesepakatan bersama.
"Nanti Pak Dubes akan membantu komunikasi langsung dengan Menteri
Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri di Brunei, agar MoU cepat
terselesaikan," ujarnya.
Page 3 of 103.
