Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 24
Judul Buruh Pesimistis UMP Naik 10 Persen
Nama Media Republika
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2021-11-09 05:47:00
Ukuran 238x107mmk
Warna Warna
AD Value Rp 92.820.000
News Value Rp 278.460.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Berdasarkan survei standar Kebutuhan Hidup Layak (KLH) yang dilakukan serikat pekerja,
idealnya upah minimum provinsi (UMP) 2022 adalah Rp 5.305.000. Namun, buruh pesimistis hal
itu bisa direalisasikan. Ketua DPW DKI Jakarta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI),
Winarso, mengatakan, sesuai dengan tuntutan para pekerja, UMP memang seharusnya naik 7-
10 persen. Kendati demikian, dirinya sadari jika hal itu tidak akan memungkinkan untuk terjadi.
BURUH PESIMISTIS UMP NAIK 10 PERSEN
Berdasarkan survei standar Kebutuhan Hidup Layak (KLH) yang dilakukan serikat pekerja,
idealnya upah minimum provinsi (UMP) 2022 adalah Rp 5.305.000. Namun, buruh pesimistis hal
itu bisa direalisasikan.
Ketua DPW DKI Jakarta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Winarso, mengatakan,
sesuai dengan tuntutan para pekerja, UMP memang seharusnya naik 7-10 persen. Kendati
demikian, dirinya sadai'jika hal itu tidak akan memungkinkan untuk terjadi.
“Tidak memungkinkan UMP tahun 2022 akan naik sesuai tuntutan pekerja," kata Winarso kepada
Republika, Senin (8/11).
Menurut dia, hal itu kemungkinan besar terjadi karena adanya regulasi dari pemerintah yang
menyulitkan kenaikan UMP. Terutama, dari UU Ciptakerja dengan turunannya PP 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Oleh karena itu, pihak pekerja masih berharap adanya kebijakan dari Gubernur Anies agar dapat
mencari titik tengah terkait penetapan kenaikan UMP tahun 2022. Menurut dia, jika mengacu
berdasarkan survei standar kebutuhan hidup layak (KLH) yang dilakukan serikat pekerja,
idealnya UMP 2022 adalah Rp 5.305.000.
Jika hal tersebut masih belum ada kejelasannya, kata dia, buruh akan kembali melakukan aksi
unjuk rasa pada 10 November nanti. Aksi itu akan dilakukan di berbagai wilayah kota DKI dan
provinsi lainnva,untuk meminta para gubernur agar memperhatikan tuntutan dari para pekerja.
23