Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 22
Judul Syarat Pekerja Dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta
Nama Media okezone.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/11/08/320/2498640/syarat-
pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta?page=1
Jurnalis Zikra Mulia Irawati
Tanggal 2021-11-09 06:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 (N/A) Diutamakan yang
bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan
real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan
klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Adapun Perubahan
atas lampiran II Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 ini yaitu penambahan 1 Provinsi yakni
Kalimantan Utara dari yang sebelumnya 6 Provinsi menjadi 7 Provinsi
Ringkasan
BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahap 6 akan segera disalurkan
kepada 1,6 juta pekerja/buruh. Meski cakupan wilayah penerima diperluas, tetapi hanya sektor
usaha tertentu saja yang pekerjanya berhak menerima bantuan ini.
SYARAT PEKERJA DAPAT BLT SUBSIDI GAJI RP1 JUTA
BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahap 6 akan segera disalurkan
kepada 1,6 juta pekerja/buruh. Meski cakupan wilayah penerima diperluas, tetapi hanya sektor
usaha tertentu saja yang pekerjanya berhak menerima bantuan ini.
"Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan," bunyi Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi
Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). Namun, adanya sisa anggaran membuat peraturan ini lagi-lagi kena revisi.
21
