Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2021
P. 38
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
sejatinya BPS Provinsi sudah merilis data variabel penetapan upah dan dikirimkan ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dewan Pengupahan Provinsi, hanya saja data
tersebut tak diketahui oleh publik, terutama oleh pekerja.
"Ini masalahnya, data BPS itu sebenarnya data publik, namun tidak terinformasikan. Bila
dipublikasikan, pekerja bisa menghitung sendiri kenaikan upah dan menghindari dugaan
manipulasi data," ujar Timboel kepada KONTAN, Senin (8/11).
Ia mengaku khawatir dengan ketidakterbukaan data tersebut karena berpotensi Surat Keputusan
(SK) Gubernur tentang penetapan upah di sejumlah wilayah akan digugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN), terutama soal tidak transparannya data variabel pentapan upah ini.
"Jadi kalau seperti ini ada kesan, pekerja pasrah terhadap data BPS," ujar dia.
Sebagai informasi, setidaknya ada lima data BPS Provinsi yang harus dipublikasikan, yakni
pertumbuhan ekonomi provinsi, inflasi provinsi, konsumsi rata-rata per kapita provinsi, rata-rata
jumlah anggota keluarga di provinsi bersangkutan, dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang
bekerja di provinsi tersebut.
Sebelumnya, Ketua BPS Margo Yuwono pernah menjanjikan data variabel untuk penetapan upah
akan dirilis Jumat (5/11) bersama dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
mengatakan, pihaknya menyerahkan pembahasan kenaikan upah tahun depan kepada Dewan
Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.
"Format baru perhitungan upah tahun depan dalam PP Pengupahan kami anggap lebih akurat
dan moderat karena menggunakan beberapa variabel yang jelas," ujar dia.
37
